Ridha Maulida
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Simeulue menuntaskan pelaksanaan Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI) Tahun 2025 sebagai bagian dari komitmen mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, dan melayani. Proses pengiriman hasil PMPZI dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Simeulue, Nashrullah, kepada Kementerian Agama Republik Indonesia, Rabu, 31 Desember 2025.
Berdasarkan hasil penilaian mandiri, Kemenag Simeulue memperoleh nilai 93,54, yang mencerminkan capaian kinerja dan keseriusan seluruh jajaran dalam membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Kegiatan tersebut turut dihadiri para Kepala Seksi, Tim Zona Integritas, serta seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Simeulue. Kehadiran lintas unsur ini menjadi simbol komitmen bersama dalam menguatkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.
Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Simeulue Nashrullah menyampaikan apresiasi kepada seluruh ASN atas kerja keras dan dedikasi yang telah ditunjukkan selama proses pembangunan Zona Integritas. Ia menegaskan bahwa capaian ini bukan sekadar pemenuhan administrasi, melainkan bagian dari ikhtiar berkelanjutan untuk menghadirkan layanan yang bersih, profesional, dan berintegritas.
“Saya atas nama pimpinan mengapresiasi setinggi-tingginya seluruh kinerja ASN dan siap mendukung penuh setiap inovasi yang diciptakan demi kemaslahatan pelayanan umat,” ujar Nashrullah.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa keberhasilan PMPZI Tahun 2025 harus menjadi landasan untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan, baik dari sisi manajemen kinerja, penguatan pengawasan, maupun peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Dengan tuntasnya PMPZI Tahun 2025, Kementerian Agama Kabupaten Simeulue menegaskan kesiapan dan komitmennya untuk melangkah ke tahapan berikutnya dalam mewujudkan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM, sejalan dengan agenda reformasi birokrasi Kementerian Agama Republik Indonesia.
